Lompat ke konten
Home » Peraturan Pemerintah Tentang Tenaga Kesehatan Terbaru

Peraturan Pemerintah Tentang Tenaga Kesehatan Terbaru

  • oleh

Peraturan Pemerintah Tentang Tenaga Kesehatan Terbaru – Program, strategi dan pedoman penguatan masyarakat di bidang kesehatan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019. Permenkes No. 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 8 ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Indonesia Nila Farid Moelok pada bulan Februari. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. Itu diterbitkan pada 272.

Regulasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dijadikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Mewujudkan peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Peraturan Pemerintah Tentang Tenaga Kesehatan Terbaru

Dasar hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemantapan Masyarakat di Bidang Kesehatan dan kaitannya dengan peraturan lainnya adalah sebagai berikut:

Aturan Baru Kemenkes Tentang Insentif Tenaga Kesehatan Yang Tangani Covid 19

Ketentuan Nomor 8 Permenkes Tahun 2019 tentang Penguatan Masyarakat Bidang Kesehatan Bagian I Ketentuan Umum Pasal 1

Pengaturan pemberdayaan masyarakat menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mewujudkan peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota, anggaran pendapatan belanja desa, dana swadaya masyarakat, bantuan swasta dan/atau belanja hukum lainnya. sumber yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Rekrutmen Pengadaan P3k Formasi Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (bnn)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan No. 272 Permenkes 8 Tahun 2019 bertujuan untuk memperluas pendataan tenaga kesehatan honorer non ASN atau bekerja dengan pemerintah. para karyawan. Kontrak (PPPK) antara tenaga kesehatan dalam jumlah terbatas, terutama di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah daerah.

READ  Apa Yang Dimaksud Dengan Portofolio

“Kesempatan ini kami buka seluas-luasnya kepada seluruh tenaga kesehatan non ASN untuk mengajukan PPPK tahun 2022,” ujar Arianti Anaya, Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Berikut tabel jumlah minimal tenaga kesehatan di daerah per 29 April 2022 menurut Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Kesehatan.

Sesuai standar, terdapat 9 jenis tenaga kesehatan di 586 (5,65 persen) dari 10 ribu 373 puskesmas dan 5 ribu 498 (53 persen) dari 10 ribu 373 puskesmas.

Pendataan Tenaga Kesehatan Non Asn Segera Ditutup, Ini Cara Ceknya! Halaman All

Dari 646 RSUD, 268 (41,49%) belum memiliki 7 jenis dokter spesialis (pediatrik, kebidanan, bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi dan patologi klinik).

Oleh karena itu, diharapkan lebih dari 200.000 tenaga kesehatan non ASN seperti tenaga honorer akan beralih status menjadi PPPK pada tahun 2022 dan 2023.

Sebelumnya, pendataan non ASN dibuka mulai April 2022. Namun, karena belum ada pendaftaran, pemerintah memutuskan untuk memperluas pendataan tenaga kesehatan non-ASN.

Cara mengumpulkan data tenaga kesehatan non-ASN Lihat postingan ini di Instagram Postingan yang dibagikan Kementerian Kesehatan RI (@kemenkes_ri)

Pendataan Tenaga Non Asn Berlangsung Hingga 31 Oktober 2022

Presiden Daerah (Gubernur/Walikota/Deputi) agar segera mengkinikan Data Pengelola Data Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) di Dinas Kesehatan dan seluruh Fasilitas Kesehatan Terkait Pemerintah Daerah (SISDMK) (

Selain itu, tenaga kesehatan dapat langsung mengecek apakah namanya sudah didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan masuk ke website https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022.

“Pemutakhiran data setelah batas waktu yang diproyeksikan, kami menyesalkan tidak memfasilitasi Pendaftaran Tenaga Kesehatan PPPK 2022,” kata Arianti. dikatakan.

Selanjutnya, hasil pemutakhiran data tenaga kesehatan non ASN akan diverifikasi dan divalidasi oleh Direktorat Kesehatan Kabupaten/Provinsi dan Provinsi serta dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di wilayahnya.

READ  Bangsa Eropa Yang Pertama Kali Datang Ke Indonesia

Setda Prov Kalteng

Seperti dilansir dari laman Kemenkes, ada beberapa kriteria yang harus diprioritaskan bagi tenaga kesehatan non ASN untuk pembentukan PPPK tahun 2022:

Sedangkan tenaga kesehatan non ASN yang berubah status adalah tenaga honorer/kontrak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tenaga honorer/kontrak BLUD, DAK (BOK) non fisik, tenaga kontrak PTT dan relawan yang bekerja di fasilitas kesehatan. Pemerintah Negara Bagian dan Kabupaten/Kota.

Dapatkan update berita pilihan harian dan breaking news Join Grup Telegram “News Update” caranya klik https://t.me/comupdate lalu gabung. Pertama-tama, Anda perlu menginstal aplikasi Telegram di ponsel Anda.

Berita terkait untuk menambah Timor Leste, berikut daftar 11 negara anggota ASEAN Berapa lama orang bisa hidup tanpa makanan? Dinilai Sebagai Maskapai Terburuk di Dunia, Ini Tanggapan Status dan Persyaratan Lion Air!

Pt. Kualitas Indonesia Sistem

Jixie menemukan berita yang dekat dengan minat dan preferensi Anda. Kit berita ini disajikan sebagai cerita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.

Data Anda akan digunakan untuk verifikasi akun saat Anda memerlukan bantuan atau saat aktivitas yang tidak biasa terdeteksi di akun Anda.

Peraturan pemerintah tentang tenaga kerja, peraturan pemerintah tentang desa terbaru, peraturan pemerintah tentang yayasan terbaru, peraturan pemerintah tentang k3 terbaru, peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru, peraturan pemerintah tentang guru terbaru, peraturan pemerintah tentang tenaga kontrak, peraturan pemerintah tenaga kerja, peraturan pemerintah tentang tenaga honorer, peraturan pemerintah tentang jaminan kesehatan, peraturan pemerintah tentang tenaga kerja terbaru, peraturan pemerintah tentang tenaga kesehatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *