Lompat ke konten
Home » Provinsi Yang Ada Di Pulau Sulawesi

Provinsi Yang Ada Di Pulau Sulawesi

  • oleh

Provinsi Yang Ada Di Pulau Sulawesi – Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi di bagian timur Indonesia. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004. Provinsi Sulawesi Barat secara astronomis terletak pada 0˚12′ – 3˚38′ Lintang Selatan dan 118˚43’15”-119˚54 ‘3″ Bujur Timur Selain itu, Provinsi Sulawesi Barat secara geografis berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lainnya sebagai berikut:

Yang terdiri dari 41 pulau. Provinsi ini secara administratif terdiri dari 6 kabupaten/kota, 69 dinas dan 73 dinas serta 575 desa. Salah satu kabupaten/kota terbesar di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 4.999,69 km2

Provinsi Yang Ada Di Pulau Sulawesi

Aralle, Balla, Bambang, Buntu Malangka, Mamasa, Mambi, Mehalaan, Messawa, Nosu, Rantebulahan Timur, Pana, Sasena Padang, Sumarorong, Tabang, Tabulaan, Tanduk Kalua dan Tawalian

Inilah Daftar 37 Provinsi Di Indonesia Dan Ibukotanya, Setelah Ada 3 Provinsi Baru

Provinsi Sulawesi Barat memiliki kondisi topografi yang berbeda-beda yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Sebagian Provinsi Sulawesi Barat sulit dijangkau secara langsung karena tantangan kondisi bentang alam yang bervariasi tersebut. Di bagian barat terdapat dataran rendah yang merupakan daerah pesisir. Sedangkan di bagian tengah dan timur terdapat dataran tinggi dan pegunungan. Daerah dengan elevasi terendah berada di Kabupaten Mamuju Tengah setinggi 6,26 mdpl. Sedangkan wilayah tertinggi berada di Kabupaten Mamasa setinggi 1.103,76 meter di atas permukaan laut. Puncak tertinggi di provinsi Sulawesi Barat adalah Gunung Gandangdewata dengan ketinggian 3.017 meter.

Kondisi lanskap yang ada dapat mempengaruhi kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Di dataran tinggi dan pegunungan di sebelah timur merupakan daerah yang berpotensi longsor. Sebaliknya, terdapat potensi banjir di dataran rendah terutama di bagian barat daya Provinsi Sulawesi Barat.

Wilayah Indonesia beriklim tropis, seperti iklim provinsi Sulawesi Barat. Provinsi ini memiliki curah hujan rata-rata 884,90 mm per tahun yang termasuk dalam kategori ringan. Tekanan atmosfer rata-rata sekitar 1007,18 mb dengan batas bawah 1001,9 mb dan batas atas 1012,5 mb. Kecepatan angin rata-rata 1,87 m/s dengan batas atas 8,22 m/s. Sedangkan suhu rata-rata pada tahun 2019 mencapai 28,7 °C.

Kegiatan ekonomi terpenting di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDRB). Sektor unggulan di Provinsi Sulawesi Barat adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (40%), terutama pada subsektor tanaman perkebunan dan perikanan (29,9%). Kedua subsektor tersebut merupakan sektor dasar dan spesialisasi Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan sektor yang maju dan memiliki laju pertumbuhan yang cepat adalah subsektor tanaman pangan, perikanan, industri makanan dan minuman, administrasi publik dan jasa pendidikan. Komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Barat pada sektor perkebunan adalah kelapa sawit yang pada tahun 2019 menghasilkan 252.450 ton dengan luas perkebunan 79.239 atau setara dengan 3,19 ton per ha. Hah.

READ  Pelumas Kipas Angin Yang Baik

Shapefile Provinsi Sulawesi Utara Terbaru

Jumlah penduduk merupakan data dasar yang sangat berguna untuk menghitung kebutuhan perencanaan. Jumlah penduduk akan semakin bertambah setiap tahunnya. Begitu juga dengan Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami pertumbuhan penduduk sebanyak 112.751 jiwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, Provinsi Polewali Mandar merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu tidak kurang dari 478.534 jiwa ( 34 %). Sedangkan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 135.280 jiwa (10%).

Berdasarkan jenis kelamin penduduk Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, secara umum terlihat bahwa penduduk didominasi oleh laki-laki. Rasio antara pria dan wanita adalah 10:9. Namun berbeda dengan Kabupaten Majene dan Provinsi Polewali Mandar yang didominasi oleh perempuan. Adapun komposisi penduduk Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh kelompok usia muda di bawah 30 tahun. Sedangkan kelompok lanjut usia (di atas 65 tahun) hanya memiliki porsi 5 persen.

Karena bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu, maka kepadatan penduduk akan meningkat. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk pada suatu satuan luas tertentu. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah 107 jiwa per kapita. km²

Pada tahun yang sama Provinsi Sulawesi Barat masih di bawah rata-rata tersebut. Secara rinci kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah. Itu sebanding dengan jumlah penduduk dalam dua minggu, yang sebaliknya.

Seribuan Pengendara Motor King Ikuti Jambore Regional Di Palu

Pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam bentuk angka atau persentase. Dari tahun 2010 hingga 2020, Provinsi Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,98%. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,86%, dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 2,51%.

Rumah dan sekitarnya merupakan kebutuhan primer tempat tinggal manusia. Rumah harus menjadi tempat tinggal yang nyaman, sehat dan layak huni. Rumah yang masuk dalam kategori sehat dan baik memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Berikut kriteria rumah layak huni menurut BPS:

Berdasarkan kondisi tersebut, 97,82% rumah tangga di Provinsi Sulawesi Barat memiliki tempat tinggal yang bukan berlantai tanah. 95,02% rumah tangga memiliki rumah dengan atap non fiber. 56,58% rumah tangga memiliki rumah baik yang dindingnya tidak terbuat dari kayu atau bambu. Selain itu, setidaknya 72,75% rumah tangga sudah memiliki sanitasi yang baik dalam hal fasilitas buang air besar. Sebanyak 85,8% rumah tangga memiliki sumber penerangan dari PLN. Sedangkan untuk sumber air minum, 86,9% rumah tangga sudah menggunakan sumber air minum yang baik.

READ  Manfaat Ayat Kursi Dalam Kehidupan Sehari Hari

Rencana kawasan pemukiman di Provinsi Sulawesi Barat dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034. Rencana ini juga telah disahkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014. Berdasarkan RTRW, luas kawasan permukiman dialokasikan seluas 14.818,92 km

Gunung Di 34 Provinsi Indonesia Beserta Ketinggian Gunung Dan Status Gunung

Atau sekitar 0,88% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini tentunya direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan rumah warga hingga tahun 2034. Alokasi terbesar untuk kawasan pemukiman berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 56%, sedangkan alokasi terkecil berada di Kabupaten Pasangkayu sebesar 0,31%.

Status sewa menurut BPS terbagi atas milik sendiri, kontrak, sewa, sewa cuma-cuma dari orang lain, sewa cuma-cuma dari orang tua/anak/saudara, jasa dll. Namun pada kasus data provinsi Sulawesi Barat, status kepemilikan rumah hanya terbagi menjadi tiga yaitu milik sendiri, kontrak/sewa dan lain-lain. Rumah sendiri adalah rumah yang secara langsung dan efektif dimiliki oleh kepala rumah tangga. Rumah kontrak adalah rumah yang disewakan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Rumah sewa adalah rumah yang disewakan dengan pembayaran terus menerus dan terus menerus tanpa batas waktu. Sedangkan rumah lainnya adalah rumah bersama dan rumah adat.

Berdasarkan data tahun 2018 hingga 2020, status kepemilikan rumah sendiri dan rumah lain di Provinsi Sulawesi Barat berfluktuasi. Pada umumnya kepemilikan rumah didominasi oleh kepemilikan hak milik. Kepemilikan rumah pada tahun lalu mencapai 87,56%, dengan angka tertinggi terlihat di Kabupaten Majene (91,88%). Pada tahun yang sama rumah kontrakan/kontrakan di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 2,15% dengan proporsi tertinggi di Kabupaten Mamuju (3,32%). Sedangkan status pekerjaan lain mencapai 10,29% dengan angka tertinggi di Kabupaten Pasangkayu (22,1%).

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah permukiman kumuh yang tidak layak huni yang disebabkan oleh keresahan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak layak huni. memenuhi persyaratan. Penetapan kawasan kumuh di Indonesia berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh walikota/bupati setempat. Fasilitas ini berisi informasi terkait lokasi, luas dan lainnya yang terkait dengan permukiman kumuh.

Mengintip Keindahan Surga Dunia Di Sulawesi Tengah

Perkampungan kumuh di Provinsi Sulawesi Barat tersebar di seluruh kabupaten. Kawasan kumuh terluas di Provinsi Sulawesi Barat berada di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 280,22 Ha (34,5%). Sedangkan permukiman kumuh terkecil terdapat di Kabupaten Mamuju yaitu seluas 50,64 Ha (6,2%).

READ  Convert Pdf Image To Word

Kekuasaan untuk menangani permukiman kumuh ada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan provinsi memiliki kewenangan untuk memfasilitasi upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh. Berbeda dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang juga memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi permukiman kumuh selain memfasilitasi peningkatan kualitas permukiman kumuh. Jika kawasan kumuh memiliki luas lebih dari 15 Ha menjadi kewenangan pemerintah pusat, jika luasnya 10-15 Ha menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jika kurang dari 5 Ha , merupakan kewenangan Pemerintah kota/kabupaten.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk mendukung gerakan penanganan permukiman kumuh. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama di tingkat pusat hingga kabupaten/kota, masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya. Program Kotaku telah dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat untuk menangani permukiman kumuh di berbagai kabupaten.

Salah satu program KOTAKU adalah pemberian bantuan pemerintah kepada Kota Tanpa Kumuh (BPM KOTAKU). Sementara itu, bantuan tunai karya BPM Kotaku akan diberikan kepada 4 desa/kelurahan di Kabupaten Majene dan 4 desa/kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021. Besaran bantuan BPM Kotaku padat tunai yang diberikan adalah sebesar Rp300.000.000,00 per kecamatan/desa.

Jual Buku Kesenian Tradisional Pulau Sulawesi Karya M. Purwati

Rumah tidak layak huni (RTLH) adalah rumah yang memiliki karakteristik yang tidak memenuhi persyaratan dan standar UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan data, RTLH di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 98.511 unit pada tahun 2020. Berikut rincian sebaran RTLH per kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Salah satu program penanganan rumah tidak layak huni di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Program Bantuan Insentif Perumahan

Provinsi pulau sulawesi, pulau sulawesi terdiri dari berapa provinsi, provinsi yang ada di pulau kalimantan, suku yang ada di pulau sulawesi, provinsi manakah yang terdapat di pulau sulawesi, jumlah provinsi di pulau sulawesi, nama provinsi di pulau sulawesi, provinsi yang ada di sulawesi, provinsi yang ada di pulau sumatera, pulau sulawesi ada berapa provinsi, provinsi yang ada di pulau jawa, provinsi di pulau sulawesi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *