Lompat ke konten
Home » Tugas Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Tugas Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

  • oleh

Tugas Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara – Menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh DPRD; Presentasi proyek peraturan daerah; Pembuatan peraturan zonasi yang disetujui bersama oleh DPRD; Menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan menyampaikannya kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; Menjamin pemenuhan kewajiban daerah; diwakili di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk sendiri perwakilan hukumnya sesuai dengan undang-undang dan perbuatan hukum normatif; Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendampingan kepada kepala daerah dalam mengelola daerah; Membantu pimpinan daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan struktur vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau hasil yang diperoleh sebagai hasil pemantauan aparat pengawasan, melaksanakan kekuasaan perempuan dan pemuda, mengembangkan dan melindungi sosial budaya; lingkungan; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil bupati; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan di masyarakat perdesaan, masyarakat kecamatan dan/atau desa bagi wakil bupati/kota.

Tugas Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

4 Lanjutan 5. Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan daerah terhadap arah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 6. Pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab negara yang diberikan oleh kepala daerah; dan 7. Menjalankan tugas dan wewenang bupati selama berhalangan.

Jual Buku Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah Karya Herry Supardan, Sh., Mm

A. Keputusan yang membawa manfaat khusus bagi diri sendiri, anggota keluarga, kerabat, kelompok atau kelompok politik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan mengganggu sekelompok orang atau menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara dan/atau kelompok masyarakat lainnya. ; B. Partisipasi dalam perusahaan swasta atau negara/daerah atau lokasi konstruksi apa pun; C. Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan bidang yang bersangkutan yang bermanfaat baginya;

6 Lanjutan D. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan; E. Seorang wakil atau kuasa hukum di pengadilan, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf f. F. Penyalahgunaan wewenang jabatan dan pelanggaran sumpah/janji jabatan; G. Sebagai anggota Republik Rakyat Tiongkok, tugas merangkap jabatan pejabat publik lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mentaati dan menegakkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta melindungi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat; Perlindungan ketentraman dan ketertiban umum; menjalani cara hidup yang demokratis; Mematuhi dan mematuhi semua hukum dan peraturan; Perlindungan etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemajuan dan pengembangan daya saing daerah; Menerapkan prinsip tata kelola yang baik;

8 Lanjutan 9. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah; 10. Menjalin hubungan bisnis dengan seluruh departemen vertikal dan seluruh perangkat daerah di daerah; 11. Presentasi rencana strategis pemerintah kabupaten pada rapat pleno PFLP.

READ  Places To Eat In Ubud

Situs Resmi Bpkp 2022

1. Wakil Bupati berkewajiban (Pasal 26): membantu Bupati dalam mengurus pemerintahan daerah; mengkoordinasikan kegiatan struktur vertikal di daerah, membantu pimpinan daerah dalam menindaklanjuti laporan dan/atau hasil yang diperoleh dari pemantauan aparat pengawasan, pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta pembinaan dan perlindungan sosial budaya dan lingkungan hidup; pengendalian dan evaluasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah; pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan di kabupaten, daerah, dan/atau desa bagi wakil pimpinan kabupaten/kota;

10 Lanjutkan d. memberikan saran kepada para pemimpin distrik tentang pelaksanaan kegiatan badan eksekutif pemerintah negara bagian distrik; f. melakukan tugas negara lain yang ditugaskan kepadanya oleh bupati; dan d. menjalankan tugas dan wewenang bupati dalam hal bupati berhalangan. 2. Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan tugas tersebut di atas. 3. Apabila bupati meninggal dunia, diberhentikan dari tugasnya atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara terus menerus selama 6 bulan, wakil bupati menggantikan bupati sampai habis masa jabatannya. .

11 Lanjutan 4. Bupati mencalonkan 2 orang untuk mengisi kekosongan jabatan wakil ketua kabupaten (No.3) yang berasal dari partai politik dan memiliki masa jabatan 18 bulan atau lebih. wakil ketua distrik. pencalonan partai politik mitra atau gabungan partai politik, calon dipilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang dipilih oleh sidang PFLP. 5. Pencalonan 2 orang untuk jabatan wakil ketua pelaksana diajukan oleh bupati untuk mengisi jabatan wakil bupati (nomor 3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya adalah masih 18 bulan atau lebih. dipilih oleh komisi daerah. Rapat Paripurna Partai Demokrasi Rakyat.

12 Lanjutan 6. Dalam hal meninggal dunia, mengundurkan diri, mengundurkan diri atau tidak dapat menjalankan kekuasaannya selama 6 bulan berturut-turut selama masa jabatan, jabatan Wakil Bupati dari partai politik atau gabungan partai politik. Apabila masa jabatannya masih 18 bulan atau lebih, pasangan calon bupati akan mengajukan 2 calon untuk jabatan wakil bupati berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik terpilih. dalam pemilihan. Pemilihan bupati dan wakil bupati untuk dipilih dalam Sidang Pleno ACP. 7. Apabila jabatan Wakil Bupati lowong karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan dari calon perseorangan atau tidak dapat menjalankan kekuasaannya selama 6 bulan berturut-turut selama masa jabatannya, dan berakhir masa jabatannya. sebelum 18 bulan atau lebih, bupati mencalonkan 2 orang yang dipilih oleh Pleno CPSU sebagai calon wakil bupati.

Tugas Pejabat Negara Yang Mendapat Pelimpahan Pengelolaan Keuangan Negara

Untuk mengoperasikan situs web ini, kami mengumpulkan data pengguna dan membaginya dengan pemroses. Untuk menggunakan situs web ini, Anda harus menyetujui Kebijakan Privasi kami, termasuk Kebijakan Cookie kami.

READ  Surat Izin Untuk Usaha Dagang Adalah

Keuangan publik meliputi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan memberikan kredit; kewajiban negara untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik dan membayar pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran publik; pendapatan daerah; biaya daerah;

4 kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau orang lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan negara/daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan fungsi dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan “harta kekayaan pihak lain yang diperoleh melalui penggunaan fasilitas pemerintah” antara lain harta kekayaan yang diperoleh oleh orang atau orang lain atas kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah, kementerian/departemen atau badan usaha milik negara/daerah yang dikelola.

Keuangan publik dikelola secara terorganisasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, dengan rasa keadilan dan kewajaran. APBN, perubahan APBN dan tanggung jawab pelaksanaan APBN diberikan setiap tahun dengan undang-undang. APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengendalian, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam tahun anggaran yang bersangkutan, semua penerimaan yang diubah menjadi kewajiban dan pengeluaran negara harus masuk dalam APBN. Penerimaan surplus negara dapat digunakan untuk belanja negara pada tahun anggaran berikutnya. Penggunaan tambahan penerimaan negara untuk pembentukan dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan milik negara harus mendapat persetujuan dari Republik Rakyat Tiongkok. Pasal 3 UU No. 1. 17 Tahun 2003

Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020

Kekuasaan pengelolaan keuangan publik di tangan Presiden Presiden, sebagai kepala pemerintahan, memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan publik di dalam yurisdiksi pemerintah. Kewenangan pengelolaan keuangan negara tersebut di atas meliputi kewenangan umum dan khusus: Menetapkan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas pengelolaan APBN, termasuk menetapkan peraturan pelaksanaan dan pelaporan APBN, menetapkan pedoman pelaksanaan dan penyusunan laporan kewenangan umum APBN dilakukan. Kementerian menyusun rencana kerja negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan khusus tersebut meliputi keputusan teknis/politis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, termasuk keputusan rapat-rapat pemerintahan di bidang pengelolaan anggaran negara, keputusan rinci terkait anggaran negara, perimbangan dana, dan keputusan penghapusan kekayaan negara. dan utang.

7 Kompeten sebagai Menteri Keuangan, Manajer Fiskal dan Wakil Pemerintah untuk kepemilikan barang milik negara yang dialokasikan. Menteri/pimpinan lembaga berwenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna kementerian/lembaga negara yang dipimpinnya. Gubernur/bupati/walikota diangkat sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dialokasikan. tidak termasuk kekuasaan di bidang moneter, yang antara lain meliputi transaksi moneter yang diatur.

READ  Kamera Yang Sering Dipakai Fotografer

Menteri/Pimpinan Badan Usaha sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Hak Milik Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya melaksanakan tugas: menyusun proyek anggaran kementerian/lembaga yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga negara yang dipimpinnya; memungut penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara; pengelolaan piutang dan pinjaman negara yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga negara yang dipimpinnya; pengelolaan barang milik negara yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga negara yang dikelolanya; penyusunan laporan keuangan dan penyampaiannya kepada kementerian dan lembaga negara yang dipimpinnya; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya menurut undang-undang.

APBN disusun sesuai dengan kebutuhan administrasi publik dan kemampuan menghimpun pendapatan publik. Dalam penyusunan APBN tersebut di atas diusahakan agar beban usaha tidak melebihi pendapatan tahun buku yang bersangkutan. Dalam penyusunan APBN tersebut ditetapkan rencana kerja Pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Apabila defisit anggaran diperhitungkan, maka sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut akan ditentukan oleh Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Defisit anggaran yang diproyeksikan dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Dalam hal perkiraan surplus anggaran, Pemerintah Pusat dapat menyampaikan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR. Pemanfaatan surplus anggaran harus memperhatikan prinsip tanggung jawab antar generasi, agar diprioritaskan penggunaannya untuk pengurangan utang, penciptaan dana cadangan dan peningkatan jaminan sosial.

Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Dan Pemerintah Pusat

10 Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Hubungan keuangan antar pemerintah

Tugas pimpinan lembaga negara dalam pengelolaan keuangan negara, pengelolaan keuangan dalam perusahaan, analisis pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah pdf, sistem pengelolaan keuangan daerah, materi pengelolaan keuangan daerah, tugas menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara, siklus pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, asas pengelolaan keuangan daerah, bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah, bimtek pengelolaan keuangan daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *